Jalan Panjang Membangun Ekosistem Inovasi

Ekosistem Inovasi tidak terbentuk  begitu saja. Orang dan proses adalah faktor penting, sementara pelaku perlu mengambil keputusan yang terkait dengan pertanyaan apa dan bagaimana (what and how to). Proses terkait dengan artefak yang menjadi bagian dan berkembang bersama proses. Artefak meliputi  mesin, perangkat keras dan perangkat lunak, yang menjadi perangkat proses inovasi. 

Ekosistem Inovasi (EI) sendiri memiliki banyak tipe. Beberapa di antaranya adalah: (1) Ekosistem Inovasi Nasional (EIN); (2) Ekosistem Inovasi Sektoral (EIS); (3) Ekosistem Inovasi Regional (EIR); (4) Ekosistem Inovasi Perusahaan Fokus (EIPF); (5) Ekosistem Inovasi Produk, Jasa dan Teknologi (EIPJT); dan (6) Ekosistem Inovasi Tantangan Sosial (EITS) (Fransman, 2018: 65- 66). Selain perusahaan dan entitas non perusahaan, peran pemerintah dianggap penting dan berbeda-beda untuk masing-masing tahapan pengembangan inovasi bangsa yang berujung pada Ekosistem Inovasi (EI). Block dkk. (2011) menjelaskan peran Pemerintah Federal Amerika Serikat (AS) yang terentang mulai dari menjelang Perang Dunia II sampai dengan masa pemerintahan Presiden Barrack Hussein Obama. Pemerintah mulai berperan saat Presiden ke–32 Franklin Delano Roosevelt yang merupakan seorang fundamentalis pasar dan berkuasa mulai 1933–1945 menjalankan program New Deal. Program ini memfasilitasi proses inovasi melalui regulasi kompetisi dengan memaksimalkan jaringan staf permanen laboratorium federal dan menempatkan ilmuwan serta insinyur yang terlatih di bidang sains dan teknik. Situasi Perang Dunia II saat itu juga membuat Pemerintah Federal mengambil peran utama dalam hal pendanaan yang menjadi fondasi riset ilmu pengetahuan. 

Peluncuran Sputnik oleh Uni Soviet pada 1957 membuat AS bergegas melakukan penyesuaian. Salah satunya mereorganisasi program luar angkasa dan meloloskan National Defense Education Act untuk memperkuat pendidikan AS, khususnya dalam matematika dan sains. Perubahan yang paling penting adalah pembentukan Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) bagian dari Kementerian Pertahanan pada 1958. DARPA adalah strategi baru untuk mempercepat pengembangan inovasi teknologi. DARPA berkontribusi besar terhadap perkembangan industri komputer (internet) di tahun 1960 dan 1970 dengan mendanai pembentukan departemen komputer sains, membantu sebagian perusahaan rintisan yang menjanjikan, membantu riset penting untuk semikonduktor dan antarmuka (interface) komputer dengan manusia, dan khususnya perintisan internet. 

Di bawah kepemimpinan Presiden Ronald Reagan, DARPA berhasil melakukan desentralisasi kebijakan industri yang berdampak pada kebijakan inovasi AS. Hal ini juga dipicu oleh kemampuan AS dalam mengekspor produk yang memanfaatkan teknologi dan sains mulai dikejar oleh Jepang dan Eropa. Sebelumnya Presiden AS Jimmy 

Carter melakukan eksperimen kolaborasi pusat riset industri dengan universitas dan meloloskan Stevenson-Wydler Innovation Act yang memungkinkan kolaborasi riset pemerintah daerah dengan universitas dan industri. Salah satu kebijakan popular lainnya adalah Bayh-Dole Act yang berhasil mendorong riset perguruan tinggi dan usaha kecil dan menengah (UKM) berkat dana dari pemerintah federal. Pemerintah Reagan dengan ideologi pasar bebas menyusun perencanaan dan kebijakan industri seperti yang dilakukan Jepang. Langkah Reagan ini berhasil mempercepat implementasi kebijakan yang dihasilkan pada era presiden sebelumnya, yaitu Richard Nixon dan Jimmy Carter. 

Di era Barrack Obama tahun 2009, AS mengalami krisis ekonomi. Pemerintah Obama menempatkan sejumlah anggaran di sektor energi untuk mendukung pengembangan teknologi alternatif. Alokasi dana ini sangat besar dan belum pernah dilakukan sebelumnya untuk tujuan pengembangan ekonomi sipil. Keleluasaan ini membuka kesempatan untuk penyebaran teknologi panel surya, generasi baru baterai mobil listrik, dan bahan bakar hayati (biofuel). 

Jika AS sebagai negara demokrasi membangun inovasi berbasis pilihan kebijakan politik, maka Cina sebagai negara terpimpin mengarahkan kebijakan inovasi dan mengimplementasikan ke dalam beberapa tingkatan seperti: (1) tingkat nasional, (2) tingkat sektor, (3) tingkat regional, (4) tingkat perusahaan, dan (5) tingkat tantangan sosial. Di tingkat nasional itulah terdapat dokumen The National Guideline for Medium- and Long-Term Plans for Science and Technology Development 2006–2020 yang bertujuan mempercepat sistem inovasi nasional (SIN). SIN versi Cina hendak mempercepat negara ini menjadi negara inovatif pada 2020 dan menjadi pemimpin sains dan teknologi pada 2050. Demi mencapai visi tersebut, perubahan signifikan perlu dilakukan demi membentuk ekosistem inovasi. Perusahaan seperti badan usaha milik negara (BUMN), perusahaan swasta, usaha kecil dan menengah (UKM), serta perusahaan multinasional asal Cina yang tengah tumbuh mulai dikerahkan sebagai institusi pembentuk ekosistem inovasi (Fransman, 2018). 

Inovasi di Cina dapat dilihat dari beberapa kebijakan yang digelontorkan pemerintahnya. Reformasi sains dan teknologi bertujuan meningkatkan kerjasama lembaga riset dengan pelaku ekonomi demi merangsang penyempalan (spin-off) perusahaan dari lembaga Research & Development (R&D). Kebijakan inovasi regional mendorong kewirausahaan dan transfer pengetahuan dari Barat. Kertas Putih Kebijakan (white paper policy) untuk Pembangunan Damai atau Peaceful Development menyesuaikan strategi moda pengembangan dan menjadi (secara teknologi) bebas dari Barat. Kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial bertujuan meningkatkan kapasitas untuk melakukan inovasi secara bebas, menjadi negara berorientasi inovasi, dan mempromosikan inovasi orisinal sembari memperkuat peran perusahaan. Kebijakan nasional pengembangan sains dan teknologi bertujuan menjadikan Cina negara yang kuat dalam sains dan teknologi. Rencana 5  Tahun ke-11 menyelaraskan pembangunan dan hal-hal yang dapat merangsang inovasi. Rencana 5 Tahun ke-12 fokus pada pertumbuhan inklusif dan inovasi asli dari Cina sendiri. 

Cina juga melakukan 4 tahapan emulasi, yaitu imitasi, peningkatan, inovasi dan internasionalisasi. Tahap imitasi (1950-1980) dilakukan di sektor manufaktur. Tahap peningkatan (1970- 2010) dilakukan dengan memproduksi berbagai produk Made in Cina. Tahap inovasi (2000-2020) pembangunan diarahkan ke ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economy). Dan tahap internasionalisasi (1990-2020) bertujuan mengembangkan produk yang dirancang di Cina (designed in Cina) (Someren dkk, 2013). 

Sementara di India, sejak negara itu merdeka dari Inggris pada 1947, para pemimpinnya seperti Jawaharlal Nehru dan Mahatma Gandhi telah menyadari pentingnya membangun India berbasis sains dan teknologi. Di tahun 1950, Nehru meluncurkan jalan ekonomi rencana lima tahunan dan kebijakan tersebut dilanjutkan oleh penerusnya. Di tahun 1990, pemimpin India seperti Narasima Rao dan Manmohan Singh memperkenalkan reformasi ekonomi yang membuka jalan untuk inovasi di kalangan bisnis, akademisi, dan pemerintah. Kebijakan sebelumnya yang tertutup terhadap impor teknologi diganti dengan kebijakan yang lebih terbuka menerima transfer teknologi (Nair dkk., 2015). 

India memiliki 7 komponen utama sistem S & T (sains dan teknologi), antara lain: (1) Departemen di Pemerintah Pusat untuk S&T; (2) Departemen di Pemerintah Pusat untuk urusan sosial dan ekonomi; (3) Departemen atau Dewan negara bagian; (4) organisasi R&D swasta; (5) universitas pusat dan negara bagian serta pusat keunggulan; (6) lembaga riset independen; dan (7) non-government organisation (NGO) atau organisasi berbasis komunitas (Rajeswari, 2015). 

Sejarah industri komputer India bermula dari Electronics Committee yang dibentuk tahun 1963, dikenal sebagai Bhabha Committee, yang bertugas menyusun peta jalan (roadmap) 10 tahun (1966-1975) untuk membangun kapasitas domestik dalam memproduksi komputer dan komponen pendukungnya. Setelah Bhabha Committee menyelesaikan laporannya, dibentuk Electronics Committee yang bertugas melacak riset terkait rancangan dan pengembangan, memberikan panduan dan arahan, mengidentifikasi produk asal India, dan mempercepat kapasitas untuk produksi. Departement Electronics kemudian dibangun pada 1970 dan Electronics Commission dibentuk untuk meletakkan kebijakan dan panduan pengembangan industri elektronik di India. Di tahun 1980, penekanan bergeser dengan lebih mendorong peran pihak swasta demi mendorong inovasi. The New Electronics Policy diresmikan pada Januari 1984 dengan 4 tujuan, yaitu: (1) memfasilitasi transfer teknologi di industri elektronik, (2) impor komputer untuk departemen pemerintah, (3) membangun kota atau taman sains (science park) untuk mendorong diaspora asal India pulang, dan (4) membentuk zona perdagangan bebas Export Processing Zones... 

*Diikhtisarkan dari pembahasan tentang Sistem Inovasi Nasional (SIN)  dalam buku Ekosistem Inovasi dan Kewirausahaan Rintisan (2020)  karya M Rahmat Yananda dan Ummi Salamah. Pembaca yang berminat memiliki buku tersebut dapat melakukan pemesanan di sini:https://tokopedia.link/lW52tQJgLcb